Kuasa Wajib Pajak Penulis: Haryoko Bambang W Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat diwakili oleh Kuasa untuk melakukan pemenuhan dibidang perpajakan. Dulu, sebelum adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PUU-XV/2017, Kuasa wajib pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 yang mana hanya diperbolehkan Konsultan dan Karyawan Wajib Pajak saja. Namun demikian,...
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Apakah Anda pernah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan? Lalu apakah sanksi bunga, denda, atau kenaikan dapat dihapuskan atau dikurangkan? Dalam administrasi perpajakan keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan dan sanksi dalam perpajakan mempunyai konsekuensi diterbitkan...
Dokumen SP2DK: Klarifikasi Awal atas Data Pajak Wajib Pajak Dokumen SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat klarifikasi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada wajib pajak. Dokumen ini bukan merupakan surat pemeriksaan, melainkan langkah awal dalam proses pengawasan dan penggalian potensi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Banyak wajib pajak...
Subscribe to our Newsletter
Subscribe to our Newsletter
Services
